2014年12月17日 · BANDA ACEH - Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan per 25 Juni 2021 realisasi pendapatan dan...

770 Followers, 22 Following, 131 Posts - BPK Perwakilan Aceh (@bpkriaceh) on Instagram: "Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh Jalan Panglima Nyak Makam No.38, Banda Aceh Email : [email protected]"

https://aceh-ppid.bpk.go.id Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Home Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi AcehStruktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh

BPK Perwakilan mempunyai tugas dan fungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada masing-masing Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

2023年4月14日 · BANDA ACEH, Humas BPK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022. Namun demikian, masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Aceh.

2023年4月14日 · BANDA ACEH, BPK Public Relations – The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) gave Unqualified Opinion (WTP) following audit of Financial Statements (LK) of Aceh Provincial Government (Pemprov) for fiscal year of 2022.

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara BerkalaE-PPID BPK RI

BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada awalnya merupakan salah satu Sub Auditorat di bawah lingkup kerja BPK Perwakilan I di Medan. Pasca bencana Tsunami Tahun 2004, BPK berfokus pada pemeriksaan pengelolaan dana Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias, sehingga terbentuklah BPK Perwakilan Provinsi Aceh.